Aset Sisa Revitalisasi SDN 14 Sumakkuyu Disorot, BPKP NKRI Sulbar Minta Klarifikasi

Oplus_131072
banner 468x60

MAJENE – Pengelolaan aset sisa pembongkaran gedung SD Negeri 14 Sumakkuyu, Kabupaten Majene, menjadi sorotan setelah material bongkaran yang terlihat di lokasi diduga tidak lagi utuh. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan dan pertanggungjawaban aset sekolah yang dibongkar dalam program revitalisasi.

Temuan itu berdasarkan peninjauan tim media Lapan6Online di SDN 14 Sumakkuyu, Kamis (19/11/2026). Dari hasil pengamatan di lapangan, material sisa pembongkaran yang terlihat hanya sebagian kecil, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut terkait pendataan dan pengelolaan aset lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SDN 14 Sumakkuyu, Ifa Zakiyah, S.Pd., mengaku tidak mengetahui proses pembongkaran bangunan tersebut. Ia mengatakan baru menerima surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan belum mendapatkan serah terima tanggung jawab secara menyeluruh dari kepala sekolah sebelumnya.

“Pembongkaran ini masih menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah lama. Sampai saat ini belum ada penyerahan penuh kepada saya, Pak. Semuanya masih tanggung jawab Pak Musliadi (Kepala Sekolah lama),” ujar Ifa saat dikonfirmasi di sekolah.

Tim media Lapan6Online juga telah berupaya meminta klarifikasi kepada Musliadi terkait keberadaan material sisa pembongkaran tersebut melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Pengelolaan Aset Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam pengelolaan barang milik daerah, aset hasil pembongkaran bangunan sekolah perlu melalui proses inventarisasi, pencatatan, serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Material yang masih memiliki nilai ekonomis maupun barang yang sudah tidak layak digunakan harus dipastikan status dan keberadaannya.

Selain itu, pembongkaran aset bangunan pemerintah perlu disertai prosedur administrasi, termasuk mekanisme penghapusan aset sesuai ketentuan. Sebelum proses penghapusan ditetapkan, keberadaan dan status barang harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun fisik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Andi Asraf, juga telah mengingatkan sekolah penerima program revitalisasi agar menjalankan pengelolaan anggaran dan aset secara tertib. Ia menekankan bahwa proses pembongkaran hingga kondisi bangunan setelah pekerjaan dilakukan harus mendapat perhatian dan pemeriksaan.

“Jangan coba-coba dengan dana revitalisasi. Semua perlu dipertanggungjawabkan, baik izin bongkar maupun kondisi setelah dibongkar. Wajib diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi,” tegas Andi Asraf.

BPKP NKRI Sulbar Minta Dilakukan Penelusuran

Dugaan ketidakjelasan keberadaan material bongkaran tersebut turut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPW BPKP NKRI) Sulawesi Barat.

Ketua/perwakilan DPW BPKP NKRI Sulbar, Mustajar, meminta instansi pengelola aset daerah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran terhadap aset sisa pembongkaran SDN 14 Sumakkuyu.

“Kami meminta pihak aset daerah dan APH segera turun ke lapangan dan memeriksa mantan Kepala Sekolah lama berinisial MD. Ini penting agar tidak terjadi kerugian negara,” ujarnya.

Mustajar juga meminta agar keberadaan seluruh material sisa pembongkaran ditelusuri, termasuk memastikan proses pengelolaan dan pertanggungjawabannya selama aset tersebut berada dalam kewenangan kepala sekolah sebelumnya.

“Harus diusut dikemanakan sisa bongkaran aset-aset sekolah yang masih menjadi tanggung jawabnya saat menjabat sebagai Kepala SDN 14 Sumakkuyu,” tegas Mustajar.

Hingga saat ini, keberadaan material sisa pembongkaran tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait. Penelusuran diharapkan dapat memastikan status aset, memperjelas proses pengelolaannya, serta mencegah potensi kerugian keuangan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *