Bupati Majene Dorong Penguatan Cadangan Pangan dan Tata Kelola APBD 2027

Oplus_131072
banner 468x60

MAJENE – Bupati Majene, H. A. Achmad Syukri, SE., MM., menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemkab Majene dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majene. Penyampaian tersebut dilakukan setelah pembahasan kedua Ranperda memasuki tahap akhir atau Tahap II.

Dua regulasi yang dibahas yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Muspida, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Majene, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Majene.

Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan pentingnya perubahan regulasi terkait cadangan pangan daerah. Ia menjelaskan, aturan sebelumnya masih membatasi pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanganan bencana alam.

Melalui perubahan regulasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola, menyediakan, dan menyalurkan cadangan pangan untuk menghadapi berbagai kondisi kerawanan pangan di daerah.

“Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan persediaan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya,” ujar Achmad Syukri.

Selain regulasi cadangan pangan, Bupati juga menjelaskan pentingnya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran tersebut dilakukan secara terarah, sistematis, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, APBD 2027 nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Achmad Syukri turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Majene, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah berperan dalam proses pembahasan kedua Ranperda tersebut.

Penghargaan juga diberikan kepada perangkat daerah terkait, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat, serta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat atas dukungan dan kontribusinya dalam proses harmonisasi produk hukum daerah.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Majene.

“kami berharap kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Majene ini dapat terus terpelihara, sehingga setiap kebijakan dan produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *