MATENG – Belum genap tiga tahun sejak diresmikan, bangunan Puskesmas (PKM) Salupangkang di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, mengalami kerusakan parah dan kini terancam roboh. Akibat kondisi struktur bangunan yang membahayakan keselamatan, aktivitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis terpaksa dipindahkan ke lokasi lain.
Kerusakan fatal fasilitas kesehatan yang menelan anggaran besar ini memicu reaksi keras dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Mamuju Tengah, Umar H., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam perencanaan dan pengerjaan proyek tersebut.
Sorotan tajam ini mencuat pasca Komisi III DPRD Mamuju Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi teknis terkait dan pihak konsultan perencana proyek.
Dalam RDP tersebut, pihak konsultan berdalih bahwa kerusakan struktur bangunan Puskesmas Salupangkang diakibatkan oleh kondisi kontur tanah di lokasi pembangunan yang disebut sebagai lahan gambut. Namun, alibi tersebut langsung dimentahkan oleh Umar H. karena dinilai tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan fakta geografis di lapangan.
“Penjelasan dari konsultan itu sangat tidak masuk akal. Gedung Puskesmas Salupangkang itu berada di kaki gunung dan kontur tanahnya adalah tanah keras, kenapa disebut lahan gambut?” ungkap Umar H. dengan nada geram, Senin (19/10/2026).
Mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan tersebut, Umar H. menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Pihaknya secara kelembagaan mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna membongkar potensi rasuah atau kelalaian spesifikasi teknis (faulty construction).
“Anggarannya sangat besar, Pak. Sehingga kami secara kelembagaan mendorong penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan terhadap pembangunan tersebut,” tegasnya.
Meski demikian, Umar H. menambahkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Pemda Mateng) berencana menerjunkan tim investigasi khusus untuk mengaudit kerusakan fisik bangunan Puskesmas Salupangkang secara independen.
“Pemerintah daerah akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bangunan tersebut,” imbuh Umar H.
Guna mendapatkan klarifikasi berimbang terkait amburadulnya perencanaan dan pengerjaan proyek Puskesmas Salupangkang, awak media berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Setya Bero. Namun, hingga berita ini diturunkan, panggilan telepon yang dilayangkan tidak mendapat respons maupun tanggapan resmi dari yang bersangkutan.(*)
